Comscore Tracker

Masalah Sampah Tak Kunjung Usai, DPD RI Segera Revisi UU No 18 2008

Isu sampah di Indonesia telah menjadi masalah nasional

Jakarta, IDN Times – Indonesia tidak lekang akan masalah sampahnya yang harus segera dicarikan solusi. Oleh sebab itu, Komite II DPD RI memandang penting untuk segera merevisi Undang-Undang (UU) No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

“UU ini memang harus segera direvisi. Masalahnya, permasalahan sampah sudah menjadi masalah nasional,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainudin, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (3/2).

1. Pengelolaan sampah di desa seharusnya bisa memanfaatkan dana desa

Masalah Sampah Tak Kunjung Usai, DPD RI Segera Revisi UU No 18 2008IDN Times/DPD RI

Ketika RDPU digelar, anggota DPD RI asal Provinsi Riau, Edwin Pratama Putra, menjelaskan seharusnya permasalahan pengelolaan sampah bisa diatur secara detail dalam perangkat desa dan kelurahan. Sebab, selama ini setiap desa mendapatkan dana desa, maka dana tersebut bisa digunakan untuk pengelolaan sampah.

“Sekarang ada dana desa, daripada dana desa itu tidak jelas, maka bisa digunakan untuk pengelolaan sampah,” harapnya.

2. Perusahaan harus memikirkan pasca penjualan produk dengan memperhatikan Amdal

Masalah Sampah Tak Kunjung Usai, DPD RI Segera Revisi UU No 18 2008ajnn.net

Menurut Edwin, pelaku usaha atau produsen harus memikirkan pasca melakukan penjualan produknya. Untuk itu, sebelum izin perusahaan terbit, seharusnya diperhatikan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) atau regulasi pasca konsumsi. 

“Pihak perusahaan harus memikirkan pasca penjualan produknya. Maka harus ada Amdal atau regulasi pasca konsumen,” ucapnya.

3. Produsen atau pabrik yang membuka usaha harusnya turut bertanggung jawab atas pengelolaan sampah

Masalah Sampah Tak Kunjung Usai, DPD RI Segera Revisi UU No 18 2008jubi.co.id

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Pengelolaan Udara dan Limbah, Institut Teknologi Bandung, Enri Damanhuri, menjelaskan pengalaman rutin secara visual dan estetika setiap hari, sampah selalu berserakan di tempat-tempat umum, khususnya pasar, keramaian, dan sebagainya. Bahkan, sungai dan saluran drainase terisi sampah. 

“Tidak hanya itu sampah di TPS tidak terangkut, berserakan, dan tidak terurus dengan baik. TPA andalan utama sebuah kota selalu bermasalah. Inilah masalah kita sehari-hari yang sering kita jumpai,” paparnya. 

Enri menilai kota bersih tidak ada kaitannya dengan kondisi TPA atau kurangnya truk pengangkut. Padahal, secara saksama aturan hukum atau Perda sudah ada tapi kenyataannya tidak berjalan.

“Budaya takut dan malu buang sampah belum ada, semampu apapun manajemen pemerintah kota, persoalan tersebut akan tetap dijumpai setiap hari bila penegakan disiplin dan koordinasi antar dinas misalnya Dinas Kebersihan dengan Dinas Pasar tidak berjalan,” kata Erni.

Ketua Indonesia Solid Waste Association, Sri Bebassari, membenarkan bahwa seharusnya yang lebih bertanggung jawab terkait sampah adalah produsen atau pabrik-pabrik. Karena selama ini masyarakat hanya konsumen, bukan faktor utama. 

“Jadi kalau dilihat dari hulu harusnya perusahaan lebih bertanggung jawab. Jangan masyarakat yang selalu disalahkan,” lontarnya.

Topic:

  • Ester Ajeng

Berita Terkini Lainnya