Comscore Tracker

Timbulkan Kegamangan, UU Pemda Belum Berjalan Optimal bagi Daerah 

Poinnya pada persoalan perizinan dan kewenangan pendidikan

Kupang, IDN Times – Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih belum dapat dijalankan optimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan masih menimbulkan kegamangan dalam pelaksanaannya seperti halnya persoalan perizinan dan kewenangan pendidikan, khususnya menengah yang ditarik ke provinsi. Hal ini terungkap dalam pertemuan Komite I DPD RI dengan Pemerintah Provinsi NTT dan sejumlah Kabupaten yang bertempat aula kantor Gubernur NTT pada hari Selasa (14/11).

Pertemuan dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan NTT, Jamaludin Ahmad. Delegasi Komite I dipimpin oleh Wakil Ketua II Senator Djafar Alkatiri (Dapil Sulawesi Utara), Senator Abraham Liyanto (Dapil NTT selaku tuan rumah), Senator Almalik Pababari (Dapil Sulawesi Barat), dan Senator Dewa Putu Ardika Seputra (Dapil Sulawesi Tenggara). Hadir juga dalam pertemuan ini Bupati Sumba Timur, Gidion Mbiliyora; Bupati Sabu Raijua, Nikodemus Rihi Heke; sejumlah Asisten I dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Malaka, Sumba Barat, Belu,  Ngada, Manggarai Barat, dan Manggarai; sejumlah pejabat Forkopimda; perwakilan Universitas; sejumlah Organisasi Perangkat Daerah NTT; dan Organisasi Kemasyarakatan.

1.Visi-Misi NTT adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai

Timbulkan Kegamangan, UU Pemda Belum Berjalan Optimal bagi Daerah IDN Times/DPD

Dalam sambutannya, Jamaludin menjelaskan bahwa Pemda NTT merupakan daerah kepulauan, masih terdapat pulau yang tidak bernama dan tidak berpenghuni. Oleh karena itu,  diperlukan perhatian yang lebih mendalam dan anggaran yang cukup besar untuk mengawasi dan menjaga keamanan di pulau-pulau tersebut. Visi-Misi NTT adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prioritas Pembangunan NTT 2019-2023 memfokuskan pada beberapa hal yakni: penurunan tingkat kemiskinan; peningkatan pendapatan masyarakat; kelestarian lingkungan; pembangunan pariwisata; pemantapan infrastruktur dasar dan transportasi; aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; dan reformasi birokrasi. 

2. Komite I melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan UU 23/2014

Timbulkan Kegamangan, UU Pemda Belum Berjalan Optimal bagi Daerah IDN Times/DPD

Senator Djafar menjelaskan bahwa Komite I melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan UU 23/2014, di mana prakteknya cukup banyak memberikan kontribusi bagi jalannya otonomi daerah selama ini, membawa kesejahteraan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan jalannya roda demokratisasi di daerah. Namun, dalam realitasnya pelaksanaan otonomi daerah (pemerintahan daerah) masih menyisakan beberapa persoalan, misalnya menyangkut hubungan pusat dan daerah, kewenangan pusat dan daerah, kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, perlu atau tidaknya pembentukan daerah otonomi baru, dan lain sebagainya. 

“Ada beberapa isu penting yang ingin diketahui oleh Komite I yakni berkaitan dengan urusan pemerintahan yang ditarik ke provinsi; penataan daerah; hubungan kewenangan pusat-daerah; peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan sebagainya,” tegas Djafar.

3. Bupati Sumba Timur dan Sabu Raijua menyarankan kewenangan dan perizinan yang ditarik ke pemerintah provinsi perlu dipertimbangkan kembali

Timbulkan Kegamangan, UU Pemda Belum Berjalan Optimal bagi Daerah IDN Times/DPD

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala daerah termasuk Gidion (Bupati Sumba Timur) dan Nikodemus (Bupati Sabu Raijua) yang hadir dalam pertemuan tersebut menyarankan agar kewenangan dan perizinan yang ditarik ke pemerintah provinsi perlu dipertimbangkan kembali.  Jika tetap dijalankan, perlu adanya pembinaan yang lebih kepada daerah kabupaten/kota. Gidion mencontohkan kewenangan khususnya izin dan pertambangan.

“Pembangunan fisik butuh material galian golongan C agak kesulitan karena izin ada di provinsi. Ketika ada rekanan yang melakukan pengambilan galian C dianggap sebagai melakukan tindakan ilegal. Hal ini merugikan dan menghambat pembangunan di Daerah. Belum lagi adanya isu pungutan ketika akan mengambil material,” ungkapnya.

Begitu juga kewenangan kehutanan, mengajukan pelepasan kawasan yang sekarang sudah menjadi kecamatan dan desa, Pemda kabupaten mengalami kesulitan. Kawasan hutan yang sulit dialihfungsikan sangat merugikan masyarakat yang sudah berkembang di daerah tersebut, padahal sudah tidak ada hutannya sehingga akan merugikan masyarakat dan pembangunan. 

Nikodemus menyatakan bahwa adanya ketetapan kawasan hutan sejak tahun 1980-an terhadap sebagian besar tanah suku yang sudah ditempati secara turun temurun bahkan sampai sekarang menyulitkan Pemda Kabupaten untuk mengembangkan dan membangun kawasan tersebut. 

“Kami mencoba membangun embung, akan tetapi ditegur oleh kehutanan padahal keberadaan embung sangat dibutuhkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut,” ujarnya.

4. Penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu mempertimbangkan DAU bagi daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada

Timbulkan Kegamangan, UU Pemda Belum Berjalan Optimal bagi Daerah IDN Times/DPD

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sumba Timur, Emmanuel, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dipertimbangkan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada. Hal ini harus menjadi perhatian karena anggaran yang sudah dianggarkan untuk Pilkada 2020 ini merupakan anggaran untuk pelayanan administrasi dan pembangunan di Daerah. Selain itu, adanya pembagian antara jalan seperti jalan provinsi dan jalan pusat yang apabila rusak dan berada di kabupaten. Kabupaten tidak bisa melakukan perbaikan dikarenakan kewenangan ada di provinsi dan pusat untuk jalan provinsi dan pusat tersebut. Emmanuel juga menyoroti tenaga kontrak Daerah yang belum ada pengaturan yang jelas nasib mereka sejak adanya regulasi P3K.

“Selama ini dibiayai dari APBD,  apakah ada alokasi dari APBN ataukah tetap menjadi beban Daerah,” tanyanya. 

5. Perlunya pembinaan dari pemerintah terkait pengelolaan keuangan desa

Timbulkan Kegamangan, UU Pemda Belum Berjalan Optimal bagi Daerah IDN Times/DPD

Asisten I bidang Kesra Timur Tengah Utara, Yosep Habid, menyatakan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan umum khususnya keberadaan Kesbangpol yang akan ditarik ke pusat perlu mendapatkan perhatian serius karena sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai ‘nasib’ Kesbangpol di daerah. Selain itu, Yodep juga menekankan perlunya ada peningkatan pembinaan dari pemerintah terkait pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintah desa.

Sebagai penutup, senator Djafar yang mewakili Komite I, menyatakan bahwa Komite I DPD RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI yang membidangi salah satunya urusan pemerintahan daerah berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mampu memberikan porsi yang berimbang dan berkeadilan bagi daerah demi terwujudnya masyarakat daerah yang sejahtera.

Topic:

  • Ester Ajeng

Just For You