Comscore Tracker

Perkuat Kewenangan, Anggota DPD Terpilih Diharapkan Sinergi dengan Pemda

Fungsi dan kewenangan DPD RI harus diperjuangkan ke depan

Jakarta, IDN Times - Orientasi bagi anggota DPD RI terpilih periode 2019-2024 diharapkan dapat memberikan pengayaaan akan mekanisme kerja DPD RI sehingga mereka kelak lebih siap menjalankan tugas dan fungsinya. Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam menyampaikan hal itu pada penutupan orientasi bagi anggota DPD RI terpilih periode 2019-2024, di Hotel Ritz Carlton, Jumat (20/9).

Orientasi tersebut menghadirkan berbagai narasumber yang diharapkan menambah pengetahuan anggota baru terpilih khususnya tentang hubungan antara DPD RI dan daerah. Dengan begitu, tercipta hubungan yang lebih baik ke depannya.

"Di pundak Bapak dan Ibu semuanya perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Oleh karena itu, jangan ragu. Memperkuat dan mengoptimalkan fungsi dan kewenangan DPD RI juga merupakan hal penting yang harus diperjuangkan ke depan," ujar senator asal Jawa Tengah itu.

1. DPD RI diharapkan menjadi penggerak penuntasan ketertinggalan

Perkuat Kewenangan, Anggota DPD Terpilih Diharapkan Sinergi dengan PemdaIDN Times/DPD RI

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Nias Sokhiatulo Laoli menjelaskan bahwa DPD RI diharapkan menjadi garda terdepan untuk penggerak penuntasan ketertinggalan daerah.

“DPD dituntut untuk menjadi wadah penyalur aspirasi daerah,” ujar Sokhiatulo.

Sokhiatulo melanjutkan, penyerapan aspirasi ini dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang maksimal dengan kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini, keberadaan kantor DPD di daerah sejatinya menjadi wadah bagi anggota DPD untuk lebih dekat dengan rakyat.

Bupati Nias yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) itu menyebutkan, anggota DPD RI diharapkan pro-aktif pada usulan DAU/DAK/DBH dan membantu sinergitas pembangunan di tingkat pusat dan daerah yang belum berjalan efektif.

2. Gubernur Ganjar mengusulkan adanya dashboard sistem informasi terintegrasi DPD RI dan pemda dengan informasi real time

Perkuat Kewenangan, Anggota DPD Terpilih Diharapkan Sinergi dengan PemdaIDN Times/DPD RI

Senada dengan Laoli, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak DPD RI bekerja sama dengan pemerintah provinsi.

Politisi Partai PDI Perjuangan ini mengusulkan adanya dashboard sistem informasi terintegrasi DPD RI dan pemda dengan informasi real time. “Memuat keputusan politik di daerah dan tugas staf DPD untuk mengompilasi data dashboard,“ ucap Ganjar.

Ganjar menambahkan, penempatan staf DPD RI di daerah diharapkan membantu memantau, memformulasikan, dan menyampaikan ke anggota dalam bentuk pertanyaan yang didasarkan pada hasil keputusan pemda.

3. Kebutuhan dan permasalahan daerah perlu dipahami DPD RI

Perkuat Kewenangan, Anggota DPD Terpilih Diharapkan Sinergi dengan PemdaIDN Times/DPD RI

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya menilai perlu adanya sinergi antara DPD RI dan pemerintah daerah. DPD RI harus betul-betul memahami kebutuhan dan permasalahan daerah yang diwakilinya. Untuk itu, DPD RI semestinya lebih besar turut ambil bagian pada bidang perencanaan bersama dengan pemerintah daerah. Hal ini penting karena antara perencanaan pembangunan di level paling bawah, kabupaten kota, provinsi hingga pusat harus terhubung dengan baik.

"DPD RI sudah harus terlibat aktif dalam pembahasan rencana program jangka pendek dan jangka menengah, bersama dengan tim perencanaan daerah," ujar Habib.

Habib menilai perlu dilakukan revisi terbatas terhadap UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dengan ada salah satu pasal yang mengatur keterlibatan DPD RI dalam perencanaan di daerah.

"Khususnya dalam hal perancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah," tutur Habib.

Topic:

  • Ezri Tri Suro

Just For You