Comscore Tracker

Demi Tingkatkan Kinerja, Setjen DPD RI Susun SOP

Pegawai di lingkungan DPD RI terus berikan pelayanan terbaik

Jakarta, IDN Times - Sekretariat Jenderal DPD RI Bagian Organisasi dan Ketatalaksaan mengadakan workshop untuk pelayanan tentang anggota DPD RI bertema “Penyusunan Standar Operasional Prosedur Makro Setjen DPD RI” selama dua hari, (20-21/06/2018). Workshop tersebut diharapkan bisa meningkatkan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian DPD RI Lalu Niqman Zahir berharap peserta yang hadir pada kesempatan tersebut bisa menyusun standar operasional prosedur (SOP) Makro dan Mikro di lingkungan Kesekjenan DPD RI.

“Harapan kita dengan kegiatan ini bisa memudahkan dan memberikan pelayanan terbaik di lingkungan DPD RI,” ucap Lalu saat membuka workshop di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (20/6).

1. Workshop yang digelar Setjen DPD bertujuan memahami proses bisnis

Demi Tingkatkan Kinerja, Setjen DPD RI Susun SOPpexels.com/rawpixel.com

Lalu menilai workshop tersebut juga sangat penting dalam memahami proses bisnis di lingkungan Kesekjenan DPD RI. Tentunya ke depan, Kesekjenan DPD RI bisa memisahkan antara proses bisnis dan SOP Makro dan Mikro.

“Jadi workshop ini sangat penting, artinya ilmu seperti ini masih langka, maka kita harus benar-benar memahami kelembagaan kita dan bagaimana peta proses bisnis dan SOP Makro dan Mikro. Maka dua hari ini bisa dilakukan dengan serius,” ujar Lalu.

Harapan lain, Lalu melanjutkan, setiap unit atau bagian di Kesekjenan DPD RI bisa menyusun SOP Mikro dan Makro. Walaupun sampai detik ini Kesekjenan DPD RI baru memulai Peta Proses Bisnis, pada kesehariannya seluruh pegawai di lingkungan DPD RI terus memberikan pelayanan terbaik.

“Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan Peta Proses Bisnis, lalu menyusun SOP Makro dan Mikro,” tutur Lalu.

2. Sejak 2018 seluruh instansi pemerintah wajib menyusun Peta Proses Bisnis

Demi Tingkatkan Kinerja, Setjen DPD RI Susun SOPMaxpixel.net

Sementara itu, Konsultan dari Cognoscenti Consultan Grup Martinus Tukiran menjelaskan bahwa penyusunan Peta Proses Bisnis instansi pemerintah sudah diatur sejak lama melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No 12 Tahun 2011.

“Namun, hingga saat ini masih sangat sedikit dijalankan oleh instansi pemerintah,” tutur Tukiran.

Tukiran menambahkan, pada 2018 Kemenpan RB kembali mengeluarkan Permenpan RB No 19 Tahun 2018 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menyusun Peta Proses Bisnis di instansi pemerintah.

“Ini harapan kami dan mendorong Peta Proses Bisnis dan menyusun SOP Makro, dan tahun ini SOP Mikro juga dapat disusun,” ujar Tukiran.

Menurut Tukiran, Kesetjenan DPD RI memiliki 11 Proses Bisnis. Setiap proses memiliki 49 sub-Proses Bisnis sehingga membentuk 90 rangkaian aktivitas lintas fungsi.

“Hal inilah yang menjadi dasar pembuatan SOP Makro maupun Mikro,” kata Tukiran.

Topic:

  • Ezri Tri Suro

Just For You