Comscore Tracker

Komite I DPD RI Minta Kemendes PDTT Perhatikan Pelaksanaan UU Desa 

Terdapat persoalan signifikan terkait pelaksanaan UU Desa

Jakarta, IDN Times - Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI melihat pelaksana UU Desa masih jauh dari semangat UU Desa itu sendiri lantaran banyaknya regulasi di bawah UU yang bertentangan dengan aturan di atasnya. 

Hal tersebut tertuang dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tentang Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Ruang Rapat Komite I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).

Wakil Ketua Komite I Abdul Kholik saat memimpin rapat menyebutkan, dalam catatan dan temuan DPD RI di lapangan, hal-hal di atas cukup menimbulkan persoalan signifikan. DPD RI yang merupakan representasi daerah juga berkepentingan untuk melaksanakan evaluasi isu-isu strategis terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari UU Desa itu sendiri.

“Komite I meminta Kemendes PDTT untuk memperhatikan beberapa hal dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, di antaranya kedaulatan desa dan desa adat, formulasi dana desa, evaluasi terhadap tahapan penyaluran dan penyerapan dana desa agar penggunaannya sesuai kebutuhan desa tanpa menghilangkan otonomi desa, kapasitas perangkat desa khususnya dalam hal tata kelola pembangunan desa. Selain itu, legal standing peran BUMDESA sebagai penguatan ekonomi desa, mendorong perwujudan kolaborasi antardesa untuk mengembangkan aktivitas ekonomi di kawasan perdesaan, dan evaluasi pendamping desa,” urainya.

1. Kemendes PDTT sepakat dengan Komite I DPD RI untuk bersinergi dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan, pemberdayaan, pemerintahan, dan kemasyarakatan desa

Komite I DPD RI Minta Kemendes PDTT Perhatikan Pelaksanaan UU Desa IDN Times/DPD RI

Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar sepakat untuk bekerja sama melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peningkatan sumber daya manusia dengan melibatkan DPD RI dalam pembangunan, pemberdayaan, dan pemanfaatan Dana Desa di setiap pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan Kemendes PDTT.

“Kami sepakat dengan Komite I DPD RI untuk saling bersinergi dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan, pemberdayaan, pemerintahan, dan kemasyarakatan desa khususnya dalam menetapkan desa-desa prioritas pembangunan agar terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian desa,” ungkapnya. 

2. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh, serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah

Komite I DPD RI Minta Kemendes PDTT Perhatikan Pelaksanaan UU Desa IDN Times/DPD RI

Desa merupakan suatu institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri. Desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan yang disebut otonomi desa. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh, serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. 

“Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan,” lanjut Abdul Kholik.

Dalam rapat kerja tersebut, Komite I DPD RI menyampaikan apresiasi atas penjelasan Kemendes PDTT tentang Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Selain itu, Komite I mendorong Kemendes PDTT untuk melaksanakan program-program Desa sesuai dengan sasaran strategis agar tercapainya target kinerja 2020-2024.

Topic:

  • Marwan Fitranansya

Just For You