Comscore Tracker

Ketua Komite IV DPD: Investasi dan Penanaman Modal Amat Penting Diatur

Komite IV DPD RI kunker ke Provinsi Sumbar

Padang, IDN Times - Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, mengatakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Barat pada Selasa (28/1) dalam rangka pendalaman materi RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah bertujuan mendapatkan masukan, saran, dan aspirasi daerah sebagai dasar untuk merancang dan membahas RUU tersebut.

Elviana yang merupakan senator dari Provinsi Jambi juga berujar bahwa Komite IV telah melakukan rapat dengan berbagai pihak terkait, seperti Kadin, Apindo, Apkasi, dan Apeksi, sehingga DPD mendapatkan masukan yang komprehensif dan empiris terkait kondisi investasi dan penanaman modal di daerah. 

Ia juga menegaskan bahwa investasi dan penanaman modal sangat penting untuk diatur karena menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Meskipun potensi sumber daya alam di Provinsi Sumbar ini tergolong kurang, kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonominya masih terjaga. Ini tidak lepas dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pemprov (Sumbar), misalnya pengembangan pariwisata yang berkontribusi positif bagi ekonomi Sumbar,” kata Elviana yang didampingi Wakil Ketua Komite IV Casytha Kathmandu, serta para anggota Komite IV lainnya.

1. Kunker DPD ke Sumbar agar menemukan solusi untuk peningkatan ekonomi daerah

Ketua Komite IV DPD: Investasi dan Penanaman Modal Amat Penting DiaturIDN Times/DPD RI

Komite IV DPD RI di lapangan sering kali menjumpai berbagai kendala, misalnya di Provinsi Sumbar terkait keberadaan hutan lindung dan aset-aset yang dimiliki pihak lain. Untuk itulah kunjungan kerja ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi dan masukan yang pada akhirnya ditemukan solusi untuk peningkatan ekonomi daerah. 

“RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah ini akan dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2021. Komite IV DPD RI akan menampung masukan dan aspirasi dari berbagai daerah, baik daerah yang investasinya tinggi maupun yang belum, tetapi memiliki inovasi-inovasi untuk menjaga perekonomian daerahnya,” tambah Elviana.

Anggota Komite IV, Alirman Sori, mengatakan kunjungan kerja ditujukan untuk memotret secara langsung bagaimana kondisi investasi dan penanaman modal di Tanah Minang. Hal tersebut sangat penting untuk dijadikan bahan masukan terkait RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah yang sedang disusun Komite IV DPD RI.

"Salah satu fungsi legislasi DPD RI adalah menyusun rancangan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Kami berharap mendapat banyak masukan demi terwujudnya RUU ini karena DPD hadir untuk memperjuangkan kepentingan daerah,” tuturnya.

2. DPD juga menyoroti implementasi perizinan usaha di daerah yang sering menjadi kendala

Ketua Komite IV DPD: Investasi dan Penanaman Modal Amat Penting DiaturIDN Times/Nofika Dian Nugroho

Pada kesempatan yang sama, anggota Komite IV Darmansyah Husein menyinggung investasi di bidang panas bumi yang dikabarkan mulai berjalan di Provinsi Sumbar. 

“Kabarnya ada investasi baru di bidang energi panas bumi. Kita diskusikan apakah ada kendala mengenai kawasannya yang katanya masuk hutan lindung, atau ada sumber energi panas bumi di sini yang memerlukan investor,” kata Senator dari Kepulauan Bangka Belitung ini.

Dia juga menyoroti bagaimana implementasi perizinan usaha di daerah yang sering menjadi kendala. Karena itu, disarankan sebaiknya pemda membuat terobosan-terobosan agar jika ada peraturan baru cepat untuk disosialisasikan ke dunia usaha. 

“Hal ini penting agar terjadi harmonisasi dan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam rangka peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

3. Arus investasi akan menjadi prioritas bagi Provinsi Sumbar

Ketua Komite IV DPD: Investasi dan Penanaman Modal Amat Penting DiaturIDN Times/DPD RI

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menyambut baik kunjungan kerja Komite IV DPD RI dalam rangka menyerap masukan terkait penyusunan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah karena disadari setiap daerah membutuhkan investasi untuk menunjang perekonomian daerah.

“Seperti diketahui, saat ini peran DPD RI semakin meningkat dan menguat dan diharapkan untuk bisa dijadikan bahan pengayaan dan masukan dalam menyusun RUU. Sumatra Barat sangat butuh investor. Bagaimana agar kami, daerah yang tidak banyak potensinya ini, dapat dibantu didatangkan investor. Kami meminta dukungan semua pihak agar investor di Sumbar semakin ramai,” ujar Irwan.

Ia menambahkan, pihaknya menyadari bahwa pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Sumbar masih sangat kecil, sekitar 6% dari 94% APBD yang masih mengandalkan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). 

“PAD yang kecil tidak bisa membuat ruang gerak yang luas untuk menyejahterakan rakyat. Prinsip kami, bagaimana agar perizinan mudah, murah, cepat. Ada juga tim ad hock untuk mengurus investasi ini sehingga kenyamanan investor terjaga,” tambah Irwan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatra Barat, Maswar Dedi, mengatakan arus investasi akan menjadi prioritas bagi Provinsi Sumbar karena disadari bahwa dibandingkan provinsi lain, paket investasi di Sumbar tidak sebesar di Pulau Jawa, Kalimantan, maupun Riau.

“Perkembangan investasi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Realisasi investasi PMA tahun 2019 pada Triwulan III telah mencapai US$140 juta, atau naik sebesar 118%. Untuk PMDN memang terjadi penurunan dari target karena baru mencapai Rp2,1 triliun dari yang ditargetkan sebesar Rp2,7 triliun,” pungkasnya.

Topic:

  • Marwan Fitranansya

Berita Terkini Lainnya