Wakil Ketua DPD: Masih Ada Kesenjangan Kualitas Pendidikan di Daerah
ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di daerah. Ia juga menilai masih adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah, terutama antara daerah di perkotaan dan daerah di pelosok.
“(Kualitas pendidikan antardaerah) ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Bagaimana caranya kita membuat sistem yang bisa memeratakan kualitas pendidikan antardaerah,” tegas Sultan seusai memimpin rapat kerja antara Komite III DPD RI dan Mendikbud Nadiem Makarim di Gedung B DPD RI, Jakarta, Rabu (12/2).
1. Perubahan kebijakan menteri baru diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM Indonesia
IDN Times/DPD RISultan juga mengatakan perubahan kebijakan menteri yang baru diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
“Sebenarnya kualitas sumber daya manusia kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Tapi kenapa di peringkat universitas kita selalu berada di posisi ratusan kelas dunia? Ini juga yang menjadi PR kita semua. Bagaimana peringkat universitas kita bisa naik di kelas dunia,” tambahnya.
2. Program kerja Kemendikbud tahun 2020 terkait evaluasi sistem pembelajaran
IDN Times/Humas Pemkot BandungSementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan program kerja Kemendikbud tahun 2020 terkait dengan evaluasi sistem pembelajaran. Pertama, menyediakan praktik-praktik baik untuk materi ujian sekolah.
Kedua, mendampingi pemerintah daerah untuk tidak lagi mewajibkan materi ujian kelulusan di daerahnya, tetapi memberikan kemerdekaan untuk masing-masing sekolah. Ketiga, melaksanakan ujian nasional tahun 2020 (terakhir kalinya) untuk 8,4 juta peserta didik. Keempat, merancang asesmen kompetensi dan survei karakter tahun 2021.
3. Kemendikbud sedang mempersiapkan sarana dan prasarana terkait program perancangan asesmen kompetensi dan survei karakter
IDN Times/DPD RISelain itu, lanjut Nadiem, Kemendikbud bekerja sama dengan PUPR dan Kemenkominfo untuk mempersiapkan sarana dan prasarana perangkat IT dalam program perancangan asesmen kompetensi dan survei karakter. Perangkat IT tersebut juga digunakan untuk pelaporan pertanggungjawaban dana BOS secara online.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
