Comscore Tracker

14 Tahun Perdamaian Aceh, KKR Aceh Fokus Pemenuhan Hak Korban

Situasi kelam di masa lalu, kini sudah pulih dan kondusif

Aceh, IDN Times - Usia perdamaian Aceh memasuki angka 14 tahun, tepatnya pada 15 Agustus 2019. Pascakonflik, sudah banyak perubahan terjadi di Aceh. Situasi kelam di masa lampau, kini kembali pulih dan kondusif. Salah satunya masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa takut dan pembangunan juga terus ditingkatkan.

Salah satu amanat dari MoU (Nota Kesepahaman/Perjanjian Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka) di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005, ialah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Saat ini KKR Aceh telah terbentuk melalui Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 yang didirikan dengan tujuan mengungkap kebenaran untuk memperkuat perdamaian, memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi berbasis kearifan lokal Aceh, serta merekomendasikan pemenuhan hak atas reparasi (pemulihan) hak korban kepada pemerintah dan pemerintah Aceh.

Komisioner KKR Aceh dilantik pada Oktober 2016, efektif bekerja sejak Juli 2017 dan saat ini KKR Aceh melakukan kegiatan pengambilan pernyataan dari para saksi dan korban pelanggaran HAM di 12 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebanyak 3.040 pernyataan dari 2017-Juli 2019 sebagai upaya awal dalam mengungkap kebenaran.

Selain pengambilan pernyataan, KKR Aceh telah melakukan rapat dengar kesaksian (RDK) dengan menghadirkan para penyintas dari berbagai wilayah untuk didengar kesaksiannya seputar peristiwa yang telah dialami, dampak bagi korban dan keluarganya, serta harapan. RDK dilakukan dua kali pada November 2018 di Pendopo Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, dan Juli 2019 di Gedung DPRK Aceh Utara-Lhokseumawe. 

KKR Aceh juga telah memberikan rekomendasi atas pemenuhan reparasi (pemulihan) korban yang mendesak kepada pemerintah Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh sebanyak 77 korban yang prosesnya saat ini masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah Aceh. Prinsip kerja KKR Aceh dalam melakukan pengungkapan kebenaran ialah berdasar pada sifat kesukarelaan semua pihak untuk memberikan pernyataannya melalui KKR Aceh.

1. KKR Aceh merekomendasikan beberapa hal dalam rangka merefleksikan 14 tahun perdamaian Aceh

14 Tahun Perdamaian Aceh, KKR Aceh Fokus Pemenuhan Hak Korbanhttps://kkr.acehprov.go.id

Sementara itu, upaya untuk melakukan rekonsiliasi korban dengan pelaku yang diduga melanggar HAM sedang dalam proses merumuskan konsep yang komprehensif untuk mencari kearifan lokal yang relevan dalam rangka melakukan rekonsiliasi. Dalam regulasi internal KKR Aceh, rekonsiliasi ini nantinya diselenggarakan dengan berbasis pada kearifan lokal Aceh.

Maka dari itu, dalam rangka merefleksikan 14 tahun perdamaian Aceh, KKR Aceh merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1) Presiden Republik Indonesia perlu segera memperkuat kelembagaan KKR Aceh melalui Peraturan Presiden (Perpres) agar KKR dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal di sisa periode 2016-2021;

2) Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan pemerintah pusat diharapkan meningkatkan dukungan penuh kepada KKR Aceh untuk menjalankan mandat pengungkapan kebenaran. Selama ini sudah terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat melalui Dirjen HAM, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko-Polhukam;

3) Pemerintah Aceh diharapkan segera menjalankan atau merealisasikan reparasi atau pemulihan yang mendesak sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh KKR Aceh. Dalam dokumen rekomendasi tersebut berikut identitas lengkap korban, peristiwa yang dialami, dan dampak yang diderita hingga kini;

4) Pemerintah Aceh dan DPR Aceh ke depan diharapkan menggunakan perspektif penyusunan legislasi dan anggaran berbasis kebutuhan korban pelanggaran HAM sebagaimana rekomendasi yang telah disampaikan oleh KKR Aceh. Hal ini penting mengingat masih banyak korban yang belum memperoleh pemenuhan hak atas pemulihan.

Topic:

  • Ezri Tri Suro

Just For You