Comscore Tracker

RUU BUMDes Harus Lindungi dan Persiapkan para Pelaku Ekonomi di Desa 

Perlu juga adanya aturan manajemen BUMDes berbasis IT

Jakarta, IDN Times - Aturan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang masih tumpang-tindih mengakibatkan keberadaan BUMDes belum mampu menjadi penggerak perekonomian desa. Revitalisasi BUMDes sangat diperlukan melalui pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa (RUU BUMDes). 

“Masih banyak daerah yang belum menunjukkan perkembangan signifikan dari pembentukan BUMDes. Hal ini karena belum ada aturan tersendiri tentang BUMDes,” tambah Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Ajbar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) PPUU dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, dalam rangka Pengayaan Materi RUU BUMDes di Ruang Rapat PPUU, Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (22/1).

Sementara itu, anggota PPUU asal Sulawesi Tengah, Lukky Semen, mengatakan aturan dalam RUU BUMDes harus melindungi para pelaku ekonomi di desa dan mempersiapkan para pelaku usaha, mulai pembinaan pelaku usaha, pengembangan BUMDes, hingga pengawasannya. 

RUU BUMDes perlu secara rinci mengatur tentang manajemen tata kelola BUMDes. Terlebih lagi di era digital saat ini, perlu adanya aturan manajemen BUMDes yang berbasis IT.  

"RUU ini harus mampu menyiapkan sumber daya yang baik dan mumpuni agar implementasinya berjalan dengan tepat sasaran. Harus mampu melindungi pelaku usaha di desa karena kurangnya pengetahuan mereka atas usaha yang dijalankan sehingga banyak dibohongi orang luar, harus ada pendampingan dan pembinaan," katanya.

1. Dana desa belum banyak menyentuh BUMDes

RUU BUMDes Harus Lindungi dan Persiapkan para Pelaku Ekonomi di Desa IDN Times/Dwi Agustiar

Senada dengan Lukky, anggota PPUU daerah pemilihan Riau, Instiawaty Ayus, menilai pengembangan BUMDes membutuhkan kepastian hukum sehingga berbagai inovasi yang diusung BUMDes harus memiliki payung hukum yang jelas. 

“Inovasi yang diusung oleh Pemerintah Provinsi sebagai pendamping dari BUMDes belum diiringi oleh regulasi. Pertumbuhan BUMDes di masing-masing daerah tidak sama, bisa saja menimbulkan kesenjangan. Hanya daerah yang memiliki potensi yang dapat berkembang pesat dan memajukan perekonomian daerah,” tukasnya.

Anggota PPUU daerah pemilihan Sumatra Utara, Badikenita Sitepu, juga memberikan tanggapan bahwa dana desa belum banyak menyentuh BUMDes.

“Untuk Provinsi Jawa Timur yang BUMDes-nya berkembang pesat, 85% dari dana desa digunakan untuk infrastruktur. Kalaupun ada yang diperuntukkan untuk BUMDes itu hanya sebatas pembangunan gedung BUMDes, belum kepada penguatan modal BUMDes,” jelasnya.

2. PPUU DPD RI harus mampu mendesain aturan bagi BUMDes yang bisa mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat

RUU BUMDes Harus Lindungi dan Persiapkan para Pelaku Ekonomi di Desa IDN Times/DPD RI

Sementara itu, anggota PPUU daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, mengatakan RUU BUMDes hendaknya dirancang sesuai dengan kebutuhan nasional, bukan hanya dapat diimplementasikan di daerah-daerah tertentu saja karena dikhawatirkan kehadiran RUU ini akan menimbulkan kesenjangan. 

Untuk itu, PPUU harus mampu mendesain aturan bagi BUMDes yang bisa mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat. 

“Yang paling saya khawatirkan adalah gampang untuk membuat undang-undang, tetapi implementasinya harus paham daya serap masyarakat kita. Keberhasilan BUMDes dari satu daerah, harus dibuatkan komparasi dengan daerah lain yang BUMDes-nya tidak berkembang dengan baik,” jelasnya.

3. Harus ada aturan tegas yang menyatakan status BUMDes sebagai badan hukum bercirikan desa

RUU BUMDes Harus Lindungi dan Persiapkan para Pelaku Ekonomi di Desa IDN Times/DPD RI

Menanggapi tentang pengembangan BUMDes, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, menjelaskan bahwa hingga saat ini jumlah  BUMDes yang ada di Jawa Timur sebanyak 5.432 atau mencapai 70,3% dari jumlah desa yang ada. Meski tergolong pesat, Yasin tak memungkiri masih banyak persoalan yang ada dalam pengembangan BUMDes di Provinsi Jawa Timur.

Yasin pun mengusulkan adanya aturan yang secara tegas menyatakan status BUMDes sebagai badan hukum yang dibuat secara spesifik bercirikan desa. Selain itu, diperlukan juga penyusunan dasar hukum yang berkelanjutan (blue print) yang ditetapkan dalam peraturan desa. 

“Perlu adanya identifikasi dan pendataan BUMDes, fasilitasi pembentukan BUMDes, peningkatan kapasitas pengelola BUMDes, (serta) membangun jejaring dan memfasilitasi permodalan melalui optimalisasi dana desa,” pungkasnya.

Topic:

  • Marwan Fitranansya

Berita Terkini Lainnya